TENGGARONG, Selasa (18/4/2017) malam Ketua DPRD Kutai Kartanegara,Salehudin Ssos, Sfil, melakukan silaturahmi dengan puluhan mahasiswa Kukar yang menempuh pendidikan di Daerah Istimewa Yogjakarta.

Turut mendampingi dalam acara silaturahmi dan dialog tersebut Sekretaris DPRD Kukar HM Ridha, sejumlah staf sekretariat DPRD Kukar dan beberapa awak media. Rombongan diterima Ketua Ikatan pelajar dan mahasiswa Kukar Yogjakarta Reo Ramalika Ramadhan.

Dalam kesempatan itu Ketua IPM (Ikatan Pelajar-Mahasiswa) Kukar-Yogjakarta Reo Ramalika Ramadhan menerangkan bahwa jumlah mahasiswa asal Kukar yang menempuh pendidikan di Yogyakarta sebanyak 25 orang, terdiri dari 13 putra dan 12 putri.

“Kondisi asrama putra yang ditinggali oleh mahasiswa, ada beberapa yang mengalami kerusakan, diantaranya adalah kondisi plafon yang sudah bolong (rusak)” kata Reo.

Ia menyatakan beberapa waktu lalu, jaringan listrik di asrama itu sempat diputus oleh PLN selama tiga hari, lantaran selama tiga bulan belum dibayar oleh pemerintah.”Coba ada komunikasi dengan kami, mungkin hal itu tak terjadi, karena kami akan mencari cara misal patungan untuk membayar listrik.Dan setelah dibayar rek listrik oleh pemerintah, saat ini kondisi kami patungan untuk membayar biaya listrik karena tak ada anggaran dari pemerintah,” beber Reo.

Sementara untuk kondisi asrama putri, selama ini belum hak milik pemkab Kukar, karena masih menyewa. Kondisi asrama putri tersebut juga mengalami hal sama, adanya kerusakan bahkan ketika hujan lebat sering kebanjiran.

Menanggapi hal itu Salehudin Sfil, berjanji akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kukar, untuk menyikapi keluhan dan aspirasi para mahasiswa asal Kukar yang kuliah di Jogja. Dewan mendorong, agar aset pemerintah yang berada diluar daerah seperti asrama putra di Jogjakarta yang sudah menjadi hak milik pemerintah, diperhatikan. Dan nantinya dianggarkan di anggaran perubahan 2017 untuk perbaikan.

“Kondisi keuangan Kukar saat ini kita akui terus mengalami penurunan sejak 2015 lalu, yang biasanya APBD mencapai Rp7 sampai Rp8 triliun, sekarang hanya kisaran Rp4 triliunan. Oleh karenanya belanja pembangunan banyak tertunda, dan hanya membekup belanja rutin seperti biaya listrik, air, ATK dan lainnya,” papar Salehudin.(awi-poskotakaltimnews.com)